Home
news
KAJARI ACEH TAMIANG LAKUKAN EKSEKUSI TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KAJARI ACEH TAMIANG LAKUKAN EKSEKUSI TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Selasa, 2018-03-20 - 08:21:02 WIB

Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekira Pukul 10.45 WIB, Tim dari Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang IRWINSYAH, S.H. telah mengamankan Terpidana Tindak Pidana Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikananan Negara Republik Indonesia tanpa Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan yang melanggar Pasal 93 ayat (3) Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atas Nama ZULKARNAIN bin MAHMUDIN (35) Warga Dusun Arung Gajah, Desa Bukit Muka Sei Kuruk,Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, yang sehari- harinya berprofesi sebagai Nelayan.

Tim dari Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Kasi Pidum YUSNAR YUSUF, S.H.,M.H., WIRA FADILLAH,S.H., S.H., DESTA K SURBAKTI,S.H., dan RIZA ANDIKA menjemput  Terpidana di Polsek Seruway untuk dilakukan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2337 K/Pid.Sus/2014 tanggal 04 September 2015. Sebelumnya terpidana sudah di Putus Pengadilan Negeri Aceh Tamiang dengan Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2013/PN.Ksp tanggal 30 September 2013, kemudian Terpidana melakukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 203/PID/2013/PT-BNA Tanggal 11 Maret 2014 dan terakhir Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang melakukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Aceh tersebut. Terpidana  menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang selama lebih kurang 2 (dua) tahun sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 2337 K/Pid.Sus/2014 tanggal 04 September 2015.

Terpidana dieksekusi setelah melakukan Tindak Pidana Secara bersama – sama melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikananan Negara Republik Indonesia tanpa Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan dan Secara bersama –sama dengan sengaja memiliki, membawa, dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu  dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, dimana Terpidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2337 K/Pid.Sus/2014 hari Jum’at tanggal 04 September 2015 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANPA MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN DAN SECARA BERSAMA –SAMA DENGAN SENGAJA MEMILIKI, MEMBAWA, DAN MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG MENGGANGGU  DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DIKAPAL PENANGKAP IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA” dan oleh karena itu Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 15 (lima belas) hari dan pada Pukul 11.40 WIB, Tim membawa Terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kuala Simpang untuk diserahkan sehingga Terpidana dapat menjalani sisa hukumannya selama 2 (dua) Bulan 15 (lima belas) hari.

Bahwa dengan dieksekusinya Terpidana ZULKARNAIN bin MAHMUDIN diharapkan agar Terpidana tidak mengulangi perbuatannya serta menimbulkan efek jera bagi Terpidana.